PENGURUSAN PERPANJANGAN SKP DAN LISENSI KEMNAKER RI

kemnaker RI

PENGURUSAN PERPANJANGAN SKP DAN LISENSI KEMNAKER RI

Tujuan & Manfaat

1. Menjaga Legalitas Perusahaan

SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan lisensi dari Kemnaker RI wajib diperpanjang sesuai masa berlaku agar perusahaan tetap memiliki izin resmi dalam menjalankan kegiatan terkait K3 maupun bidang teknis lainnya.

2. Memenuhi Persyaratan Regulasi

Berdasarkan aturan Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki kegiatan tertentu (misalnya pengoperasian peralatan, jasa K3, atau kegiatan berisiko tinggi) harus memiliki SKP dan lisensi yang berlaku.

3. Mendukung Kelancaran Operasional

Dengan lisensi dan SKP yang aktif, perusahaan dapat terus melaksanakan pekerjaan tanpa hambatan birokrasi atau penundaan akibat izin yang tidak sah.

4. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder

Perpanjangan SKP & lisensi menunjukkan komitmen perusahaan dalam mematuhi aturan hukum, sehingga lebih dipercaya oleh klien, mitra, hingga pemerintah.

5. Menghindari Risiko Sanksi

SKP atau lisensi yang kadaluarsa dapat mengakibatkan sanksi administratif, pembekuan izin, hingga penghentian kegiatan usaha.

Jadwal Pelatihan

Sewaktu-waktu

Apa Syarat Untuk Perpanjangan?

Lisensi / Kartu Kewenangan Asli
Fotocopy Sertifikat
Fotocopy KTP
Fotocopy Ijazah Terakhir
Pas Foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6 cm latar belakang merah
Surat permohonan resmi dari perusahaan untuk proses perpanjangan dan/ atau perpindahan nama perusahaan pada SKP dan kartu kewenangan ditujukan kepada Direktur PNK3 – Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja

Kapan Saya Harus Melakukan Perpanjangan?

Kenapa Perlu Perpanjangan SKP dan Lisensi Kemnaker RI?

Perpanjangan SKP dan Lisensi Kemnaker RI adalah proses administrasi resmi untuk memperbaharui masa berlaku SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

1. SKP (Surat Keputusan Penunjukan)

SKP diberikan kepada perusahaan, lembaga, atau individu yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti pelatihan, pemeriksaan, pengujian (riksa uji), atau penyediaan jasa K3 lainnya.
SKP memiliki masa berlaku terbatas (biasanya 3–5 tahun, sesuai jenis kegiatan), sehingga harus diperpanjang agar tetap sah digunakan.

2. Lisensi Kemnaker RI

Lisensi merupakan izin resmi dari Kemnaker RI yang diberikan kepada tenaga kerja atau perusahaan untuk mengoperasikan peralatan, melaksanakan pekerjaan tertentu, atau menyelenggarakan jasa sesuai peraturan K3.
Contohnya: lisensi operator alat berat, operator pesawat angkat & angkut, operator boiler, ahli K3 umum, hingga lisensi lembaga pelatihan K3.
Sama seperti SKP, lisensi juga punya masa berlaku yang harus diperpanjang secara berkala agar tenaga kerja maupun perusahaan tetap legal dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Proses ini Melibatkan

Verifikasi dokumen (administrasi perusahaan/individu, SKP/lisensi lama, laporan kegiatan, dll.)
Pemenuhan persyaratan regulasi terbaru (misalnya perubahan aturan atau standar K3)
Pengajuan resmi ke Kemnaker RI hingga penerbitan SKP/lisensi baru dengan masa berlaku diperpanjang.

Karena keduanya memiliki masa berlaku terbatas, maka perlu dilakukan perpanjangan agar tetap sah digunakan. Dengan perpanjangan ini, legalitas perusahaan maupun tenaga kerja tetap terjamin, operasional berjalan lancar, dan terhindar dari sanksi hukum.